ASOSIASI PENELITI STUDI KALIMANTAN
Kalimantan Association for The Advancement of Science

Di Indonesia, tak ada yang lebih politis daripada urusan perut. Presiden datang dan pergi, tetapi pangan tetap menjadi agenda besar negeri ini. Soekarno pernah mengingatkan dengan lantang: “Stomach cannot wait!”. Kalimat yang sederhana namun mengandung pesan kuat: lapar dapat mengguncang negara, dan pangan adalah urusan hidup-mati.

Namun siapa yang sebenarnya menjaga dapur bangsa ini tetap mengepul? Siapa yang mengolah tanah, menyimpan benih, melestarikan ilmu pangan dalam tradisi tutur yang tak selalu tercatat? Di balik sejarah besar pembangunan pangan, ada perempuan—yang perannya sering tersembunyi dalam narasi besar negara dan korporasi.

Dalam Sesi Ketiga Short Course Certified of Environmental Management Leadership (C.EML) Batch 5, Dr. Noorhidayah, S.H., M.A. mengajak kita membongkar sejarah panjang kebijakan pangan yang tampak megah dari kejauhan, tetapi sesungguhnya menyisakan luka pada perempuan, alam, dan keberagaman pangan lokal. Materi berjudul “Women, Gender Relations, and the Food Regime” menjadi kacamata untuk membaca ulang perjalanan bangsa dalam mengelola pangan—dari kisah sagu yang dipinggirkan hingga food estate yang menjanjikan modernitas, namun menghadirkan ancaman baru.

Rezim Pangan: Beras Sebagai Ideologi Negara

Sejak Indonesia merdeka, pemerintah selalu gugup dan gagap menghadapi kenyataan bahwa memberi makan rakyat adalah tugas berat. Di masa Soekarno, kelaparan masih menghantui. Ketergantungan pada beras sulit dilepaskan.

Soekarno sesungguhnya telah mencoba merambah jalan lain. Lewat buku Mustikarasa Indonesia: Resep Masakan Indonesia (1967), ia ingin mengisahkan bahwa Nusantara adalah mozaik kuliner yang kaya; beras, jagung, umbi-umbian, dan sagu adalah saudara sekandung yang setara. Sayangnya, buku itu bagai secercah cahaya yang tenggelam dalam gelombang revolusi hijau dan politik pangan Orde Baru. Rezim Soeharto kemudian dengan cermat membangun monumen bernama “Beras”. Ia, yang mengaku sebagai “anak desa”, menjadikan beras sebagai tulang punggung politik ekonomi kerakyatan sekaligus pengukuhan kekuasaannya.

Leon A. Mears, seorang profesor yang menghabiskan lebih dari dua puluh lima tahun meneliti ekonomi perberasan, menaruh perhatian besar pada dinamika beras di Indonesia. Ia pertama kali datang pada tahun 1956 sebagai pengajar dari Universitas Berkeley yang ditugaskan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Karyanya telah menjadi rujukan klasik dalam bidang ini, Era Baru Ekonomi Perberasan Indonesia, diterbitkan tahun 1982 oleh Universitas Gadjah Mada dan diterjemahkan dari aslinya The New Rice Economy of Indonesia. Selama tiga periode “Repelita”, atau Rencana Pembangunan Lima Tahun, sebagian besar anggaran pembangunan negara terus mengalir ke sektor pertanian. Indonesia memang mulai melangkah menuju industrialisasi dan bahkan tidak lagi tergolong negara berpendapatan rendah menurut Bank Dunia. Namun, tantangan untuk memastikan pasokan pangan bagi 147 juta penduduk tetap jadi prioritas. Dalam konteks ini, beras adalah komoditas yang memiliki posisi sangat istimewa.

Bergulirlah gagasan Food Estate. Ia berakar dari Era I pada masa Presiden Soeharto melalui Keppres No. 82/1995 dengan Proyek Lahan Gambut (PLG) Sejuta Hektar di Kalimantan Tengah. Namun proyek ini dinyatakan gagal pada 1998 lewat Keppres No. 33/1998 di masa BJ Habibie. Gagalnya PLG dipicu ketiadaan kajian sosio-ekologi untuk bertanam padi di ekosistem gambut yang unsur haranya tidak sesuai. Ketika lahan gambut dibuka, ia rentan memicu kebakaran hutan dan lahan. Proyek ini akhirnya membebani anggaran negara ketika berubah menjadi bencana karhutla. Alih-alih menghadirkan lumbung pangan, sebagian wilayah PLG justru berubah menjadi perkebunan sawit. Proyek ini menelan Rp1,7 triliun Dana Reboisasi, disertai tambahan biaya hingga Rp3,9 triliun untuk rehabilitasi lahan yang juga tidak jelas hasilnya.

Upaya membangun ketahanan pangan berlanjut dalam Era II di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui program Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) tahun 2010 yang membuka 1,2 juta hektar lahan hutan di Merauke untuk pangan dan bioenergi. Implementasinya menyingkirkan hutan sagu dan mengganggu akses pangan masyarakat adat setempat. Proyek serupa diluncurkan di Bulungan, Kalimantan Utara tahun 2011 dengan target 30.000 hektar dan di Ketapang, Kalimantan Barat tahun 2013 dengan target 100.000 hektar, namun hanya 0,11% lahan yang benar-benar termanfaatkan akibat hambatan sosial-budaya dan buruknya infrastruktur.

Pada Era III, Presiden Joko Widodo menghidupkan kembali Food Estate tahun 2020 dengan 30.000 hektar lahan di Kalimantan—termasuk 20.000 hektar bekas PLG—melalui intensifikasi pengairan dan dukungan sarana seperti bibit, pupuk, serta pelibatan TNI sebagai tenaga tani. Tahun 2021, pemerintah memperluas program ke komoditas karbohidrat alternatif seperti singkong seluas 31.000 hektar di Gunung Mas, berkolaborasi dengan Korea Selatan. Namun pembukaan lahan turut mengonversi 600 hektar hutan alam, melepas 61.000 ton karbon, serta memicu banjir di area yang sebelumnya aman dari bencana.

Namun bukannya dihentikan, Food Estate kemudian malah diperluas ke Sumatera Utara yaitu Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara & Selatan, dan Pakpak Bharat—dengan skema 3 hektar per petani plus kontrak produksi berbasis bibit pemerintah dan harga jual melalui koperasi. Namun realisasinya, pengadaan sarana produksi dikuasai korporasi, bibit diarahkan ke industri, dan petani menjual panen ke pasar demi harga yang lebih baik. Di tengah kritik publik, mencuat isu kepentingan politik dalam proyek ini melalui PT Agro Industri Nasional (Agrinas) yang berada di bawah Yayasan Pertahanan dan disebut memiliki kedekatan dengan tokoh penting pemerintahan saat itu, memperkuat sorotan bahwa Food Estate bukan hanya soal pangan, tetapi juga soal kuasa dan kepentingan. Berdasarkan penelusuran Tempo pada 2021, PT Agrinas memiliki lahan di Desa Kertarahayu, Bekasi, Jawa Barat. Di lahan tersebut terdapat papan nama dengan tulisan, “Tim Kajian Krida Karya Semesta Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.”

Dalam akta pendirian perseroan pada 3 April 2020 tertulis pemilik perusahaan itu adalah Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan. Pengurus Yayasan tersebut di antaranya merupakan orang-orang yang terafiliasi dengan Partai Gerindra, partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Kondisi terbaru, menurut analisis Kompas, luasan 20 juta hektar hutan akan dibuka sebagai cadangan energi dan pangan, diperkirakan didapatkan dari 15,53 juta hektar lahan yang belum berizin dan 5,07 juta hektar lahan yang berizin, tetapi tidak aktif. Lahan yang belum berizin tersebut terdiri dari hutan lindung dan hutan produksi.

Fakta ini mengukuhkan betapa nasib rezim bergantung pada stabilitas harga pangan dan ketersediaan beras. Swasembada beras 1984 dirayakan sebagai puncak kejayaan politik pangan Presiden Soeharto, yang ingin diulang oleh menantunya, Presiden Prabowo.

Politik pangan semakin mengerucut: Indonesia sama dengan beras dan beras sama dengan legitimasi kekuasaan.

Dari satu rezim ke rezim berikutnya, agenda pangan bertajuk food estate atau lumbung pangan nasional, dikerjakan dengan gegap-gempita oleh kementerian dan korporasi, seolah menjadi jawaban mutakhir atas ancaman krisis pangan global. Ironisnya, proyek mercusuar ini kembali mengulang kesalahan yang sama: memaksakan padi di tanah yang tak mengenal padi—seperti yang terjadi di Kalimantan dan Papua. Adapun keberagaman pangan lokal—jagung, singkong, ubi, sagu—perlahan tersingkir. Tradisi pangan lokal hanya menjadi catatan kaki dalam buku sejarah pembangunan.

Padahal sejarah pangan Nusantara menawarkan pelajaran penting: Pangan bukan sekadar produksi. Pangan adalah budaya, identitas, dan relasi manusia dengan alam.

Sagu, Perempuan, dan Pengetahuan yang Terpinggirkan

Dalam bukunya yang memukau, Sagu Papua untuk Dunia, Ahmad Arif bukan sekadar menulis tentang tanaman, melainkan tentang peradaban. Ia menggambarkan bagaimana sagu, sang pangan purba Nusantara, secara sistematis didesak ke pinggiran oleh narasi besar “cetak sawah” dan “budi daya padi”. Politik pangan yang berpusat di Jakarta, dengan logika industrial dan birokratis teknokratisnya, telah meminggirkan kekayaan pangan lokal yang justru lebih adaptif secara ekologis.

“Bagi masyarakat Papua, sagu tidak hanya sumber makanan pokok, tetapi juga memberikan seperangkat emic, sumber pengetahuan, dan sistem religi,” tulis Arif. Pengambilan sagu bukanlah aktivitas produksi semata, melainkan sebuah ritus yang penuh makna. Di sinilah titik awal kita memahami persimpangan antara rezim pangan, perempuan, dan alam.

Dr. Noorhidayah dalam pemaparannya mengaitkan langsung konsep Food Regime—pola global sistem pangan yang didukung relasi kekuasaan, teknologi, dan kepentingan korporasi—dengan nasib perempuan. Food Estate, yang digadang-gadang sebagai lumbung pangan modern, sering kali hanya menjadi perpanjangan tangan dari rezim ini: meminggirkan pengetahuan perempuan dan menjadikan mereka kelompok yang semakin rentan secara ekonomi. Yang paling terdampak dari logika industrial itu adalah: perempuan dan lingkungan.

Food Estate yang menjanjikan modernisasi dan komersialisasi pertanian ternyata lebih banyak menyisakan ketimpangan. Ia mengubah pola-pola produksi pangan tradisional yang telah dijaga perempuan selama berabad-abad, perempuan sebagai penjaga benih lokal, penopang ketahanan pangan keluarga dan komunitas, dan aktor pengetahuan ekologis tradisional.

Namun di atas kertas kebijakan, posisi mereka—kalaupun disebut—sering hanya ditempatkan sebagai “kelompok rentan”.

Lima Wajah Penindasan dalam Cengkeraman Food Regime

Melalui lensa ekofeminisme, Dr. Noorhidayah membeberkan bagaimana rezim pangan yang patriarkal melahirkan lima bentuk penindasan terhadap perempuan:

Eksploitasi (Exploitation): Tenaga dan sumber daya perempuan diambil untuk keuntungan sistem yang lebih besar, tanpa imbalan yang setara. Mereka bekerja di lahan, tetapi hasilnya dikuasai oleh mekanisme pasar dan kebijakan yang tidak memihak mereka.
Marjinalisasi (Marginalization): Perempuan didorong ke pinggiran. Dalam program Food Estate yang sarat teknologi dan alat berat, peran mereka sebagai pengelola pengetahuan lokal dianggap tidak relevan. Mereka dipaksa kembali ke ruang domestik, sementara keputusan strategis dipegang oleh laki-laki.
Ketidakberdayaan (Powerlessness): Perempuan kehilangan kendali atas kondisi hidup mereka. Mulai dari jenis tanaman yang boleh ditanam, cara bertani, hingga pemasaran hasil, semua telah diatur oleh logika food estate yang seragam. Mereka menjadi objek, bukan subjek pembangunan.
Imperialisme Kultural (Cultural Imperialism): Standar kesuksesan pertanian adalah produktivitas beras dan komoditas ekspor. Logika ini dianggap universal, sehingga menghancurkan keanekaragaman pengetahuan lokal yang dimiliki perempuan tentang sagu, umbi-umbian, dan tanaman pangan lain yang lebih berkelanjutan. Pengetahuan mereka distigmatisasi sebagai kuno dan tidak efisien.
Kekerasan (Violence): Penindasan ini bukan hanya metafora. Perempuan di daerah-daerah proyek food estate rentan mengalami kekerasan sistematis berbasis gender, baik secara ekonomi, sosial, maupun fisik, sebagai konsekuensi dari struktur yang timpang.

Pembagian Kerja yang Timpang dan Agen Perempuan di Balik Layar

Dalam gendered division of labor yang diurai Dr. Noorhidayah, terlihat dengan jelas bagaimana nilai kerja dinilai secara tidak adil. Laki-laki mengerjakan tugas yang dianggap “bernilai tinggi”: mengolah tanah dengan traktor, mengoperasikan alat berat, dan berhubungan dengan pasar. Sementara perempuan terjebak dalam pekerjaan yang dianggap “rendah”: merawat benih, menanam, memanen, mengolah hasil pascapanen, plus menyelesaikan seluruh pekerjaan domestik. Pekerjaan perawatan yang dilakukan perempuan ini, meski menjadi penopang utama sistem, kerap tak dihargai secara ekonomi dan sosial.

Namun, di balik narasi ketertindasan ini, terselip sebuah kekuatan: agensi perempuan. Mereka tidak pasif. Respon mereka terhadap hegemoni Food Estate berlapis dan kompleks. Ada yang menerima dengan terpaksa demi bertahan hidup. Ada yang melakukan adaptasi ekonomi dengan mencari sumber pendapatan sampingan. Dan yang paling digdaya, ada juga yang melakukan resistensi senyap—dengan tetap memelihara benih-benih lokal di pekarangan rumah, meneruskan ritual adat panen sagu, dan mengajarkan pengetahuan tentang umbi-umbian kepada anak-anak mereka. Inilah bentuk pemulihan identitas sosial-ekologis yang dilakukan dari akar rumput.

Membaca Ulang Pangan dan Memusatkan Aksi dari Pinggiran

Kisah pangan Indonesia tak bisa dipisahkan dari sejarah kolonialisme dan pembangunan sentralistik. Politik Jakarta—yang jauh dari tanah sagu di Papua atau hutan makanan di Mentawai—terlalu lama memaksakan identitas pangan tunggal. Padahal, sagu bagi komunitas adat bukan sekadar makanan—ia adalah pengetahuan, ritual, dan relasi spiritual dengan leluhur.

Ketika sagu dipaksa mundur oleh “revolusi hijau” bernama padi, yang hilang bukan hanya bahan pangan, melainkan pengetahuan ekologis yang diwariskan sejak lama.

Dr. Noorhidayah mengingatkan bahwa narasi pembangunan sering menutup mata pada keberagaman pangan lokal karena ia tak terlihat di statistik, tak tercatat dalam indikator pertumbuhan ekonomi, dan tak menghasilkan profit besar dalam logika pasar global.

Ekofeminisme: Cara Baru Membaca Pangan dan Peradaban

Kebijakan pangan tak lagi bisa dipandang netral. Ia sarat kekuasaan dan sistem nilai. Ekofeminisme menawarkan cara pandang baru: bahwa penindasan terhadap perempuan memiliki akar yang sama dengan eksploitasi alam.

Ketika perempuan dipinggirkan, lingkungan pun rusak. Sebaliknya, ketika perempuan diberi ruang, ekologi turut hidup.

Saat ekofeminisme membentuk cara kita memaknai relasi perempuan dan alam, di situlah ia menjadi ideologi yang membumi—menghidupkan solidaritas, menghormati keberagaman pengetahuan, dan mengembalikan hak perempuan atas tanah dan pangan.

Kesimpulan: Pangan Adalah Kedaulatan Perempuan

Fast forward ke hari ini, di bawah bayang-bayang kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang kembali menekankan ketahanan pangan, pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia akan kuat menghadapi krisis pangan global. Pertanyaannya yang lebih mendasar adalah: ketahanan pangan untuk siapa, dan dengan cara apa?

Jika jawabannya masih berkisar pada food estate yang mengeksploitasi lahan, meminggirkan pengetahuan lokal, dan mengabaikan relasi gender, maka kita hanya sedang mengulangi siklus rezim pangan lama yang represif.

Pelajaran berharga dari sesi Dr. Noorhidayah ini adalah bahwa ketahanan pangan sejati tidak bisa dilepaskan dari keadilan gender dan ekologi. Ketahanan pangan yang hakiki hanya akan terwujud ketika suara perempuan—sebagai penjaga benih, ahli ekologi praktis, dan arsitek ketahanan keluarga—tidak hanya didengar, tetapi dijadikan fondasi utama dalam merancang kebijakan.

Di banyak desa Indonesia, perempuan adalah “arsip hidup” pengetahuan ekologis. Mereka tahu kapan musim tiba, jenis bibit yang cocok, bagaimana memulihkan tanah, dan cara bertahan ketika krisis melanda.

Jika negara ingin benar-benar tangguh menghadapi krisis pangan dunia, jawabannya sudah ada di depan mata.

Ketahanan pangan sejati hanya mungkin Ketika suara perempuan didengar, pengalaman perempuan diakui, kerja perempuan dihargai, tanah perempuan dilindungi, pengetahuan perempuan menjadi dasar kebijakan. Perempuan bukan sekadar peserta pembangunan.
Mereka adalah penjaga kehidupan.

Dan mungkin sudah saatnya, kita benar-benar mengamalkan kalimat Soekarno—
bahwa urusan perut tak bisa ditunda—tetapi kita tak berhenti di situ. Mari menambahkan frasa baru: Urusan perut adalah urusan perempuan. Jika perempuan tak merdeka, kedaulatan pangan hanyalah ilusi belaka.

Perjuangan untuk mengembalikan resiliensi dan otonomi perempuan atas tubuh, tanah, dan masa depannya, sedang berlangsung melalui negosiasi ulang relasi kuasa yang ada. Dan itu adalah perjuangan kita semua.

Pendahuluan

Sebagai seseorang yang pernah bekerja dalam ekosistem BUMN Holding Pangan di Indonesia dan kemudian berkecimpung dalam Food Supply Chain di London, saya melihat langsung bagaimana pembangunan pangan modern sering mengadopsi logika food regime, sebuah sistem global yang menempatkan produksi massal, komoditas tunggal, dan kontrol negara/korporasi sebagai pusat kekuasaan pangan (McMichael, 2009).

Dalam kerangka ini, perempuan dan relasi gender sering kali menjadi lapisan yang tidak terlihat (invisible layer), padahal mereka merupakan aktor paling penting dalam menjaga keragaman pangan, ketahanan pangan rumah tangga, dan ekologi lokal.

Konteks ini sangat jelas terlihat dalam implementasi Food Estate di Dadahup, Kalimantan Tengah, sebuah proyek yang pernah ditinjau langsung oleh Presiden Joko Widodo namun kemudian menuai evaluasi publik.

Food Regime dan Ketimpangan Gender: Kerangka Analisis

Menurut penelitian Agarwal (2018) dan FAO (2020), relasi gender dalam sistem pangan membentuk:

Siapa yang memiliki akses terhadap lahan
Siapa yang mengontrol keputusan penanaman
Siapa yang mengambil manfaat ekonomi
Siapa yang menanggung beban kegagalan atau krisis pangan

Dalam food regime, keputusan pangan cenderung tersentralisasi dan maskulin yang didorong oleh negara, pasar, dan teknologi mekanisasi, sementara peran perempuan dalam produksi kecil, benih lokal, dan diversifikasi pangan sering diabaikan.

Studi Kasus: Food Estate Dadahup dan Relasi Gender

Food Estate Dadahup dikembangkan di atas lahan gambut/eks-PLG (Proyek Lahan Gambut), dan sejak awal menghadapi masalah ekologi: drainase buruk, kesuburan rendah, dan risiko gagal panen.

Riset dari Greenpeace (2023) dan peneliti agraria seperti Eko Cahyono (2021) menemukan bahwa:

Sebagian besar petani mengalami kegagalan
Infrastruktur irigasi tidak berfungsi
Lahan gambut terancam rusak dan tidak sesuai untuk monokultur

Tetapi efek paling tersembunyi adalah terhadap perempuan.

1. Hilangnya Ruang Produktif Perempuan

Penelitian Sunderland et al., 2014 menunjukkan bahwa perempuan berperan besar dalam agroforestri, tanaman pekarangan, dan pangan rumah tangga. Ketika lahan dialihkan menjadi proyek komoditas massal, perempuan kehilangan:

Ruang tanam pekarangan
Keragaman pangan lokal
Penghasilan kecil dari penjualan hasil kebun

2. Marginalisasi dalam Pengambilan Keputusan

Studi IFAD (2019) menunjukkan perempuan pedesaan sering dikeluarkan dari rapat desa terkait proyek besar. Hal yang sama terjadi di beberapa desa sekitar Dadahup, di mana partisipasi formal perempuan hampir tidak ada.

3. Beban Ketahanan Pangan Keluarga

Ketika Food Estate gagal atau tidak stabil, perempuan memikul beban menyediakan pangan keluarga melalui:

membeli bahan yang lebih mahal
mengatur ulang pola konsumsi
menghidupkan kembali pekerjaan informal

Situasi ini selaras dengan temuan Nitya Rao (2017) bahwa perempuan adalah “buffer terakhir” dalam

krisis pangan.

Perkembangan Food Estate di Era Presiden Prabowo Subianto

Pemerintahan Prabowo melanjutkan program Food Estate dengan narasi:

Perluasan sawah baru,
Optimalisasi lahan,
Mekanisasi pertanian,
Penguatan produksi beras nasional.

Namun berbagai analisis kebijakan (Tirto, 2025; Antara, 2025; Betahita, 2025) memperlihatkan bahwa:

Pendekatan tetap top-down.
Fokus masih pada komoditas tunggal.
Minim pembahasan tentang gender impact assessment.
Minim transparansi dalam evaluasi proyek Dadahup, Humbang Hasundutan, dan

Jika tidak ada intervensi berbasis gender, maka food regime baru di era Prabowo berisiko mengulang pola lama: industrialisasi pangan yang mengorbankan pengetahuan lokal dan tenaga kerja perempuan.

Mengapa Analisis Gender Penting dalam Food Estate

Tiga simpulan penting dari literatur akademik:

1. Perempuan Adalah Penjaga Biodiversitas Pangan Lokal

Howard (2013) menyebut perempuan sebagai “keepers of seed diversity.” Jika proyek food estate menghapus varietas lokal, dampaknya sangat besar bagi perempuan.

2. Produktivitas Naik Jika Perempuan Diberi Akses Lahan & Teknologi

FAO (2011) menunjukkan bahwa gap produktivitas dapat berkurang 20–30% jika perempuan diberi akses setara.

3. Ketahanan Pangan Tidak Akan Maju Tanpa Keadilan Gender

Penelitian Quisumbing (2014) & World Bank (2022) menyimpulkan bahwa household food security meningkat signifikan jika perempuan dilibatkan dalam keputusan tanah dan produksi.

Rekomendasi Kebijakan: Membangun Food Regime Baru yang Inklusif Gender

Lakukan Gender Impact Assessment pada Semua Lokasi Food Estate

Termasuk Dadahup, Humbang Hasundutan, Merauke, dan lokasi baru.

2. Libatkan Perempuan dalam Perencanaan Desa & Pengelolaan Lahan

Bukan hanya “diundang”, tetapi diberi kuasa untuk memutuskan.

3. Perkuat Model Agroekologi & Diversifikasi Pangan

Literatur Francis et al. (2019) menunjukkan agroekologi lebih ramah gender dan lingkungan.

4. Pastikan Infrastruktur Disesuaikan dengan Ekologi Lokal

Lahan gambut seperti Dadahup tidak cocok untuk monokultur padi riset Page et al. (2015)

membuktikannya.

5. Transparansi Publik dalam Evaluasi Food Estate

Laporan kinerja harus dibuka, termasuk keberhasilan, kegagalan, serta dampak sosial gender.

Kesimpulan

Food Estate baik di era Jokowi maupun Prabowo merupakan proyek besar dalam kerangka food regime Indonesia. Namun seperti banyak proyek pangan skala besar di dunia, ia berisiko memperkuat ketimpangan gender jika tidak disertai analisis kritis.

Perempuan adalah aktor kunci dalam ketahanan pangan. Jika mereka diabaikan, maka kedaulatan pangan hanya akan menjadi slogan tanpa nyawa.

Sebagai praktisi yang pernah berada di jantung industri pangan, saya melihat bahwa keberhasilan Food Estate tidak dapat diukur hanya dari tonase gabah atau luas sawah, tetapi dari sejauh mana proyek ini memanusiakan komunitas lokal, memulihkan ekologi, dan memuliakan peran perempuan dalam sistem pangan nasional.

“Kalau Tidak Ada Air, Tidak Ada Tanah, Tidak Ada Hutan, Tidak Ada Batu, Kami Tidak Bisa Bertahan Hidup.”- Aleta Baun

Di jantung Nusa Tenggara Timur, seorang perempuan berbalut tenun tradisional memimpin perlawanan yang menggetarkan kekuasaan perusahaan tambang. Aleta Baun, atau yang akrab disapa Mama Aleta, bukan hanya sekadar aktivis lingkungan, melainkan representasi hidup dari perjuangan ekofeminisme di Indonesia. Ia lahir dari gunung, dari batu, dari air, dari hutan Mutis yang menjadi ibu bagi seluruh aliran sungai di Timor Barat. Mutis adalah jantung ekologi yang memompa air minum, air irigasi, obat-obatan, pangan, warna tenun, dan spiritualitas ke tubuh masyarakat. Bagi orang Molo, alam bukan latar belakang kehidupan—ia adalah bagian inti keluarga batih.

Mungkin karena itulah, ketika perusahaan tambang datang dengan buldoser dan izin-izin yang mengkhianati nurani, orang Molo tidak sekadar merasa tanah mereka dirampas; mereka merasa keluarganya dilukai. Dan dari luka itu, bangkitlah seorang perempuan dengan selendang tenun di bahu dan bayi yang digendongnya ke hutan, sembari terus membisikkan pada dirinya bahwa hidup tidak boleh tunduk pada ketakutan.

Sejak 1996, Mama Aleta berjuang. Ia diburu, diancam dibunuh, dihargai kepalanya oleh mereka yang takut pada suaranya. Ia bersembunyi di hutan selama berbulan-bulan sambil menggendong anaknya, sementara warga lain dipukuli dan ditangkap. Ia mengorganisir ratusan perempuan untuk melakukan aksi protes damai—bukan dengan teriakan, tetapi dengan menenun di tengah-tengah lokasi penambangan marmer. Seolah mereka ingin berkata: kami akan merawat bumi dengan tangan yang sama yang merawat keluarga kami, dan dengan tekad kuat sekuat batu.

Dan keajaiban itu terjadi. Pada 2007, perusahaan-perusahaan tambang hengkang. Mutis selamat. Hari ini, Mama Aleta dan komunitas Timor Barat melanjutkan perjuangan dengan memetakan hutan adat, memperkuat pertanian ekologis, dan menemukan warna-warna tenun baru dari tumbuh-tumbuhan liar. Ia seakan menunjukkan pada dunia bahwa ketika perempuan mengambil peran sebagai penjaga alam, bumi menemukan kembali bahasa penyembuhannya.

Dalam sesi kedua Short Course Certified of Environmental Management Leadership, Ibu Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D. mengajak kita melihat kisah Mama Aleta bukan hanya sebagai cerita perjuangan, tetapi sebagai pintu masuk memahami apa yang disebut sebagai ekofeminisme—sebuah cara berpikir yang menolak melihat perempuan dan alam sebagai dua objek yang bisa dieksploitasi oleh kekuasaan patriarki dan modal.

Ibu Lena sendiri bukan akademisi yang berbicara dari menara gading. Riset-risetnya berpusat di persoalan gender, tanah, kekerasan, hingga agama. Sebagai dosen Universitas Lambung Mangkurat sekaligus relawan bantuan hukum bagi perempuan dan keluarga, sekretaris di lembaga perlindungan anak, dan peneliti dengan gelar doktor dari University of New South Wales tentang Hukum Waris Islam dan pengalaman perempuan Banjar, ia membawa perspektif empirik, hukum, sekaligus humanis. Sejak S1 ia sudah meneliti kesetaraan gender dalam pemilikan dan penguasaan lahan, dan saat S2 meneliti kekerasan terhadap perempuan dalam konflik etnis Sampit. Seluruh perjalanan akademiknya membentuk cara pandang bahwa perempuan dan alam seringkali luka oleh struktur yang sama.

Apa Itu Ekofeminisme? Sebuah Jendela untuk Melihat dan Merawat Luka Bersama

Ekofeminisme menggabungkan analisis feminis dengan pemikiran ekologis, menawarkan lensa kritis untuk memahami keterkaitan antara penindasan terhadap perempuan dan kerusakan lingkungan. Aliran pemikiran ini menolak dualisme tradisional seperti manusia/alam, rasio/emosi, dan budaya/alam, sebaliknya menekankan etika perawatan (ethics of care), keadilan sosial, dan pluralitas pengetahuan ekologis. Dualisme ini secara halus menempatkan laki-laki sebagai subjek dan perempuan sebagai objek pelengkap penderita, mirip seperti bagaimana kapitalisme menempatkan alam sebagai sumber daya yang bebas dieksploitasi.

Premis utama ekofeminisme berdiri di atas beberapa fondasi penting. Pertama, penindasan perempuan dan degradasi lingkungan memiliki akar yang sama dalam sistem patriarki. Kedua, struktur dominasi yang menindas perempuan juga menindas alam. Ketiga, pembebasan perempuan dan pelestarian lingkungan saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Keempat, perempuan memiliki pengetahuan dan pengalaman unik dalam pengelolaan sumber daya alam. Kelima, solusi ekologis harus inklusif gender dan menghormati pengetahuan lokal.

Ekofeminisme tidak sekadar mengatakan “perempuan lebih dekat dengan alam”, karena itu risiko esensialis. Yang ingin ditegaskan adalah: struktur sosial menempatkan perempuan lebih sering pada posisi yang harus menghadapi dampak kerusakan lingkungan, sehingga mereka menjadi aktor penting yang memahami krisis secara langsung.

Dalam kelas, Ibu Lena merekomendasikan film Salt of the Earth (1954), sebuah karya yang dianggap terlalu progresif pada zamannya hingga sempat diblokir di Amerika. Film ini menceritakan kisah para penambang zinc yang melakukan mogok kerja, namun ketika laki-laki dihadapkan pada tembok hukum yang membungkam gerakan mereka, para perempuan mengambil alih garis depan.

When the men were silenced, the women roared.

Esperanza, tokoh perempuan dalam film itu, mengorganisir para ibu, istri, dan anak-anak untuk memimpin aksi. Sementara para laki-laki tak lagi bisa berdiri di garis piket, perempuan maju dengan strategi yang lebih halus namun lebih tajam, menghadapi intimidasi aparat dan tekanan perusahaan. Mereka bukan sekadar pengganti, tetapi inovator taktis yang akhirnya memenangkan perjuangan komunitas.

Kisah dalam film ini membuat kita seakan melihat refleksi dari Mutis—perempuan yang turun masuk ke lokasi tambang dengan tenun di tangan. Bedanya hanya ruang dan waktu; semangatnya sama. Seolah sejarah ingin mengingatkan bahwa ketika bumi terluka, perempuan sering kali pertama yang mendengarnya dan pertama yang berdiri membelanya.

Akar, Varian, Tokoh, dan Evolusi Ekofeminisme

Ekofeminisme muncul dari perpaduan antara gerakan feminis dan gerakan lingkungan tahun 1970-an. Françoise d’Eaubonne, tokoh Prancis yang memperkenalkan istilah ecofeminism pada 1974, melihat betapa struktur patriarki menghasilkan eksploitasi alam yang brutal. Karyanya, Le Féminisme ou la Mort, menjadi penanda penting bahwa krisis ekologis bukan hanya masalah teknis, tetapi masalah ideologis.

Ekofeminisme berkembang menjadi beragam aliran:

Liberal/Reformis: fokus pada inklusi perempuan dalam kebijakan lingkungan.
Materialis/Sosialis: mengkritik kapitalisme ekstraktif yang menempatkan tubuh perempuan dan alam sebagai komoditas produksi.
Radikal: menggali akar dalam dominasi patriarki dan budaya maskulin.
Spiritual/Religius: melihat hubungan kosmologis manusia-alam sebagai dasar etika ekologis.
Postkolonial/Adat: menyoroti pengalaman perempuan adat dan kolonialisasi pengetahuan.

Ibu Lena secara menarik mengaitkan ini dengan konteks Indonesia, terutama dari pengalaman perempuan Banjar dalam hukum waris dan tanah. Baginya, persoalan patriarki bukan entitas tunggal; ia berkelindan dengan agama, adat, kolonialitas, dan kapitalisme. Dan ini pula yang membuat ekofeminisme di Indonesia harus disesuaikan secara kontekstual.

Perkembangan ekofeminisme modern bergerak dari klaim afinitas biologis perempuan-alam menuju analisis sosial yang menekankan struktur ekonomi-politik, pembagian kerja, kolonialisasi, serta pengetahuan lokal. Perspektif yang lebih kritis ini penting agar ekofeminisme tidak terjebak romantisisme.

Ekofeminisme lahir dalam konteks aktivisme feminis dan lingkungan tahun 1970-an. Françoise d’Eaubonne memperkenalkan istilah ‘ekofeminisme’ pada 1974 melalui bukunya Le Féminisme ou la Mort (Feminism or Death), yang mengaitkan dominasi laki-laki dengan krisis ekologis. Ia bukan penemu namun bisa disebut sebagai peramu karena sebagai praktik kearifan lokal, berbagai nilai dan bentuk ekofeminisme sudah ada jauh sebelumnya di banyak komunitas adat di seluruh dunia.

Evolusi pemikiran ekofeminisme menunjukkan pergeseran signifikan—dari klaim afinitas alami perempuan-alam menuju analisis struktural sosial, tenaga kerja, dan kolonialitas yang menjelaskan keterkaitan penindasan gender dan degradasi lingkungan secara lebih komprehensif.

Selain Françoise d’Eaubonne, si perintis istilah ekofeminisme, Ibu Lena selanjutnya mengajak kita mengenal beberapa tokoh penting lainnya, seperti:

Vandana Shiva, aktivis India yang menunjukkan bahwa perempuan petani merupakan benteng terakhir dalam mempertahankan keanekaragaman hayati. Melalui karya monumentalnya Staying Alive: Women, Ecology and Development, Shiva mengkritik Revolusi Hijau dan pertanian industri sambil memperjuangkan kedaulatan benih dan pengetahuan tradisional.
Carolyn Merchant, sejarawan lingkungan Amerika yang mengkaji sejarah pemisahan manusia/alam dalam pemikiran Barat melalui karya klasik The Death of Nature: Women, Ecology and the Scientific Revolution. Ia menganalisis bagaimana wacana ilmiah membenarkan eksploitasi lingkungan dan menjelaskan bagaimana revolusi ilmiah mengubah alam dari “ibu” menjadi “mesin” yang bisa dikontrol.
Ariel Salleh, Greta Gaard, Ivone Gebara yang mengembangkan ekofeminisme materialis dan ekofeminisme queer yang memperkaya khazanah pemikiran ekofeminisme dengan perspektif yang lebih inklusif.

Menarik bahwa banyak tokoh kunci adalah perempuan Global South. Ini penting karena krisis lingkungan paling brutal dialami di dunia Selatan—dari sawit di Indonesia, tambang di Amerika Latin, hingga monokultur beras di India. Di sinilah pengalaman perempuan adat, petani, dan masyarakat lokal memperkaya ekofeminisme secara nyata.

Mengapa Ekofeminisme Penting untuk Indonesia?

Indonesia berada pada persimpangan sejarah lingkungan yang genting: deforestasi cepat, ekspansi tambang, perkebunan sawit, pencemaran sungai, dan krisis air. Di garis depan persoalan ini berada perempuan, terutama perempuan adat.

Pemateri kemudian mengurai dampak berlapis yang dialami perempuan: hilangnya tanah dan wilayah adat menghancurkan kedaulatan pangan keluarga, meningkatnya beban kerja karena harus mencari air lebih jauh, tekanan kesehatan reproduksi akibat pencemaran, marginalisasi dalam pengambilan keputusan, kekerasan dalam konflik agraria, serta terhapusnya pengetahuan lokal yang selama ini diwariskan melalui tubuh perempuan.

AMAN mendokumentasikan ratusan konflik perampasan wilayah adat, di mana perempuan mengambil peran kunci dalam mediasi dan mobilisasi. Seperti yang Ibu Lena tekankan, perempuan adat tidak hanya menjadi korban—mereka adalah pencipta solusi, pembawa spiritualitas, penenun budaya, sekaligus negosiator ulung.

Namun ada catatan penting: minimnya riset empiris tentang dampak gender dalam kerusakan lingkungan. Karena itu, Ibu Lena mendorong perlunya penelitian lapangan, etnografi gender, pemetaan klaim perempuan, hingga dokumentasi praktik perlawanan.

Kritik Ekofeminisme: Menghindari Jerat Esensialisme

Ekofeminisme bukan tanpa kritik. Kritik utama ialah esensialisme, yaitu afinitas ‘alami’ antara perempuan dan alam, yang menganggap bahwa perempuan secara alami dan kodrati dekat dengan alam. Ini bisa berbahaya karena menyederhanakan pengalaman gender, menormalkan beban kerja perempuan, mengabaikan perbedaan kelas, etnis, agama, dan orientasi seksual, serta berpotensi memperkuat stereotip gender.

Sebagai respons, gelombang pemikiran ekofeminisme selanjutnya mengembangkan pendekatan materialis dan postkolonial yang menekankan struktur sosial ketimbang determinisme biologis. Konsensus kontemporer dalam ekofeminisme lebih memfokuskan pada struktur sosial dan pembagian kerja, sambil mengakui keragaman pengalaman perempuan dan menghindari generalisasi universal.

Gelombang baru ekofeminisme menghindari romantisasi ini dengan fokus pada struktur sosial, pembagian kerja, dan pengalaman material. Perspektif postkolonial mengkritik ekofeminisme Barat karena melakukan apropriasi terhadap pengetahuan dan praktik indigenous, mengabaikan konteks lokal dan sejarah kolonial, serta menerapkan solusi top-down yang tidak sensitif budaya. Kebutuhan mendesak adalah membangun aliansi yang peka konteks, mendekolonisasi pengetahuan, dan memusatkan suara perempuan adat dalam wacana ekofeminisme global.

Dalam konteks Indonesia, ini penting—karena tanah, adat, agama, dan gender selalu saling bertaut. Kajian ekofeminisme di Indonesia perlu menggunakan pendekatan dekolonisasi yang membangun kembali narasi, pengalaman, dan praktik lokal yang selama ini tersisihkan oleh wacana dominan global. Pendekatan ini melibatkan kita untuk menggeser basis epistemologis dari teori Barat sebagai satu-satunya pijakan menuju kearifan lokal, sejarah kolonial, dan pengalaman perempuan Indonesia. Kita juga perlu mengkritik kapitalisme ekstraktif yang mewarisi kolonialisme, seperti industri tambang dan proyek pembangunan besar dan menghidupkan praksis kolektif yang menolak individualisme dalam feminisme liberal Barat dengan mengedepankan gotong royong, solidaritas komunitas, dan aksi bersama.

Indonesia memiliki konteks historis dan budaya yang kaya untuk mendukung kajian ekofeminisme, termasuk membongkar warisan kolonialisme Belanda yang menghancurkan ekosistem sekaligus menggeser peran perempuan, tradisi kosmologi lokal yang menempatkan manusia, alam, dan perempuan dalam relasi setara.

Ekofeminisme dalam Praktik: Dari India, Kenya, Amerika, ke Indonesia

Gerakan ekofeminisme bukan hanya ide dan bukan sekadar aktivisme, tetapi bentuk ethics of care—etika merawat yang diturunkan dari generasi ke generasi. Ia hidup dalam jaringan perlawanan di seluruh dunia. Pada 1973, perempuan India memeluk pohon untuk mencegah penebangan, menyatukan tubuh mereka dengan alam dalam perlawanan tanpa kekerasan. Lalu di Kenya, dipelopori oleh Wangari Maathai, gerakan perempuan pedesaan menanam jutaan pohon untuk mencegah desertifikasi, menciptakan ‘sabuk hijau’ yang menyatukan lingkungan dan pemberdayaan Perempuan. Pada 1978, Lois Gibbs memimpin komunitas di Amerika untuk memprotes lingkungan beracun yang menyebabkan penyakit pada anak-anak dan masalah reproduksi perempuan, hingga berhasil mengamankan relokasi hampir 800 keluarga oleh pemerintah federal.

Kisah ekofeminisme yang lebih dekat adalah Mama Yosepha Alomang melawan perusahaan tambang emas asal Amerika di Papua. Yosepha Alomang, atau Mama Yosepha, adalah perempuan Suku Amungme, memimpin perlawanan terhadap PT Freeport Indonesia yang telah menyebabkan kerusakan lingkungan masif dan pelanggaran HAM. Perjuangannya penuh pengorbanan—anak sulungnya, Johanna, meninggal karena kelaparan saat keluarganya bersembunyi di hutan menghindari operasi militer pada 1977.

Pada 1991, Mama Yosepha menggelar aksi pendudukan bandara Timika selama tiga hari dengan menyalakan api di landasan udara untuk memprotes penolakan Freeport dan pemerintah Indonesia mendengarkan keprihatinan masyarakat lokal. Akibat aktivitasnya, ia dituduh memihak organisasi Papua Merdeka dan pada 1994 ia ditangkap dan disiksa oleh pasukan keamanan negara. Bersama Mama Yuliana, tokoh perempuan Papua lainnya, Mama Yosepha diperam dalam kontainer pengangkut kotoran dan urine manusia selama berhari-hari dalam panas tinggi dengan sedikit makanan atau air untuk bertahan hidup.

Tidak patah arang, pada 1996 Mama Yosepha meluncurkan gugatan perdata terhadap Freeport McMoRan di Amerika Serikat, menuntut ganti rugi untuk cedera pribadi dan kerusakan lingkungan. Dana ganti rugi ini kemudian digunakan untuk membangun Kompleks Yosepha Alomang yang terdiri dari monumen pelanggaran HAM, klinik, panti asuhan, dan gedung pertemuan. Pada 1999, Mama Yosepha mendapat penghargaan Yap Thiam Hien dan mendirikan YAHAMAK (Yayasan Hak Asasi Manusia Anti Kekerasan). Tahun 2001, ia dianugerahi Goldman Environmental Prize—semacam Hadiah Nobel Lingkungan—untuk usahanya mengorganisir komunitasnya melawan praktik Freeport yang telah menghancurkan hutan, mengubah gunung, mencemari Sungai dengan tailing, dan menggusur komunitas lokal.

Penutup: Ekofeminisme sebagai Jalan Pulang

Dari Mutis ke Timika, dari rumah tenun ke landasan udara, dari film Salt of the Earth hingga kelas bersama Ibu Lena, kita belajar bahwa perempuan selalu berada di garis depan perjuangan merawat bumi. Bukan karena mereka “lebih dekat” dengan alam, tetapi karena struktur kehidupan menempatkan mereka pada posisi yang paling merasakan dampak kerusakan lingkungan—dan karena mereka lah yang paling sering mengambil inisiatif untuk menjaga kehidupan tetap berjalan.

Ekofeminisme bukan sekadar teori; ia adalah cermin untuk memandang tubuh bumi sebagai tubuh kita sendiri. Ia adalah panggilan kembali kepada etika perawatan, keadilan sosial, dan pengakuan bahwa pengetahuan ekologis perempuan merupakan warisan yang harus diperjuangkan.

Seperti kata Mama Aleta, bila tanah, air, hutan, dan batu hilang, maka hilanglah kehidupan. Maka tugas kita adalah memastikan bahwa suara perempuan seperti Aleta Baun dan Yosepha Alomang tidak hanya dikenang sebagai cerita heroik, tetapi dijadikan fondasi dalam merancang kebijakan lingkungan, riset, pendidikan, dan gerakan sosial.

Karena mungkin, pada akhirnya, ekofeminisme adalah cara bumi mengingatkan kita bahwa untuk bertahan hidup, manusia harus kembali belajar merawat—seperti seorang ibu merawat anaknya, seperti perempuan Molo menenun tanahnya, seperti perempuan Amungme menyalakan api perlawanan.

Pada akhirnya, ekofeminisme mengingatkan kita bahwa pembebasan perempuan dan pelestarian lingkungan adalah dua sisi dari mata uang yang sama—kita tidak dapat mencapai keadilan gender tanpa keadilan lingkungan, dan sebaliknya. Perjuangan Mama Aleta, Mama Yosepha, dan ribuan perempuan lain di garis depan pertahanan lingkungan adalah testament hidup atas kebenaran ini.

Short course Certified of Enviromental Management Leadership (C.EML) batch 5 yang dilaksanakan oleh Assosiasi Peneliti Studi Kalimantan, dimulai pada hari Sabtu tanggal 1 November 2025 memberi pengalaman berarti buat saya yang baru pertama kali mengenali apa itu ekofeminisme. Pemateri pertama Ibu Irene Natalia Lambung dari Universitas Palangkaraya yang juga Ketua Badan Eksekutif Komunitas Solidaritas Perempuan Mamut Menteng (SPMM), menyampaikan materi yang diberi judul Ekofeminisme dan Kepemimpinan Lingkungan Berkelanjutan.

Dalam paparannya yang dimulai dengan mejelaskan ekofeminisme serta berbagai Komunitas yang peduli dengan lingkungan, termasuk diantarannya di Kota Makassar yaitu Solidaritas Perempuan Angin Mamiri Makassar. Selanjutnya membincangkan tentang krisis pangan yang dihadapi komunitas lokal saat ini, yang juga menjadi permasalahan dengan krisis keadilan gender. Dari paparan yang disampaikan saya memahami betapa saat ini telah terjadi penindasan terhadap perempuan dan eksploitasi sumber daya alam sering kali berasal dari sistem patriarki yang sama. Untuk mencapai keadilan sosial dan lingkungan, kedua isu ini harus ditangani secara bersamaan. Sebagaimana diketahui bahwa, dampak dari eksploitasi sumber daya alam tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan, kehilangan keanekaragaman hayati, pencemaran air dan udara, perubahan iklim serta kerugian ekonomi jangka panjang. Sementara sitem patriarki pun menjadi tantangan bagi kaum perempuan karena rentan terhadap kekerasan fisik, emosional, bahkan kekerasan seksual sehingga mengakibatkan kesetaraan perempuan tidak dimiliki dalam berbagai aspek kehidupan.

Dalam kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengenali apa yang menjadi permasalahan di Kota Makassar, sepanjang pengetahuan dan riset yang dilakukan oleh komunitas. Setidaknya ada dua contoh yang disampaikan yaitu pertama reklamasi Pantai Losari dan kedua pembangunan kawasanan Makassar New Port (MNP). Menurut sejarah bahwa Pantai Losari pernah menjadi lokasi berdasandarnya kapal-kapal dari daerah disekitar abad ke-20. Hal ini menjadi pemandangan menarik, karena pantainya pun berpasir putih. Seperti lasimnya sebuah bibir pantai ditumbuhi pohon bakau, nipah dan beberapa jenis tanaman lainnya. Namun beberapa tahun kemudian, keindahan Pantai Losari menjadikan ikon utama bagi Kota Makassar karena memiliki cerita yang panjang. Pantai Losari menjadi objek wisata domestik maupun mancanegara, meski telah mengalami beberapa kali perubahan. Pantai Losari ini sebuah pantai yang terletak di sebelah barat Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Pantai ini menjadi tempat bagi warga Makassar untuk menghabiskan waktu pada pagi, sore, dan malam hari menikmati pemandangan matahari tenggelam yang sangat indah.

Sejak era tahun 2010-an yang lalu, didepan anjungan Pantai Losari telah dilakukan reklamasi pantai sehingga yang dulu air laut yang mengarah kebibir Pantai Losari tidak lagi sederas dulu, karena terhalang dengan hasil reklamasi dan Pulau Lae-Lae yang ada di depan anjungan. Disisi lain yang disampaikan adalah pembangunan Makassar New Port (MNP) yang terletak di bahagian utara kota Makasar. MNP adalah Proyek Strategis Nasional yang telah dimulai sejak tahun 2015. PSN ini sendiri bertujuan untuk meningkatkan logistik di Kawasan Timur Indonesia dengan kapasitas yang jauh lebih besar dari pelabuhan lama, dengan dilengkapi jalan tol yang terintegrasi. Selain peningkatan kapasitas logistik, NMP juga melakukan efisiensi logistik dimana waktu sandar kapal meningkat menjadi maksimal dari sebelumnya 48 jam menjadi 24 jam. Karena hal ini, MNP dirancang untuk menjadi hub logistik kawasan timur Indonesia yang dapat mendukung kegiatan eksport dan memperkuat konektifitas.

Jika melihat aspek yang disampaikan pada dasarnya reklamasi Pantai Losari adalah sebuah langkah pemerintah dalam menambah wilayah daratan kota Makassar yang hanya berkisar 175,77 km persegi. Sementara MNP mejadi hub logistic di kawasan Timur Indonesia. Mungkin yang menjadi pertanyaan kemudian apakah pengembangan tersebut dilakukan setelah mengadvokasi keadilan sosial masyarakat yang memang tidak terpisahkan dari keadilan lingkungan. Ini karena kepemimpinan berkelanjutan, mengadopsi prinsip yang berusaha untuk menciptakan kebijakan yang adil bagi semua pihak, termasuk generasi mendatang. Sekedar mengingatkan bahwa kepemimpinan berkelanjutan mendorong inklusi suara perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Pemberdayaan perempuan dalam kepemimpinan dapat membawa perspektif baru yang lebih mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial. Perempuan sering kali menjadi penjaga tradisi dan sumber daya di komunitas. Dalam konteks kepemimpinan berkelanjutan, mereka memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan dalam mempromosikan praktik yang ramah lingkungan. Ekofeminisme yang dipaparkan di sesi I adalah bahagian untuk mendorong perubahan paradigma yang melihat keterhubungan antara manusia dan alam. Kepemimpinan berkelanjutan yang diinspirasi oleh perspektif yang berfokus pada solusi holistik yang mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan secara bersamaan. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat bergerak menuju masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.

Dalam wacana pembangunan berkelanjutan, sering kali perempuan hanya ditempatkan sebagai “korban” perubahan iklim bukan sebagai pemimpin yang berdaya. Padahal, pengalaman dan kearifan perempuan dalam mengelola sumber daya alam justru menjadi salah satu kekuatan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Karena dalam kedekatan ini, perempuan lebih peka terhadap perubahan lingkungan sekitar, menjadikan perempuan sebagai aktor penting dalam merumuskan solusi yang realistis dan berakar pada kebutuhan masyarakat. Perlu disadari bahwa keadilan gender adalah bagian tak terpisahkan dari keadilan ekologis. Ketika perempuan diberdayakan dan memiliki ruang dalam pengambilan keputusan. Sudah saatnya kita melihat kepemimpinan perempuan bukan sekadar pelengkap dalam isu lingkungan, melainkan sebagai pusat dari transformasi menuju keadilan ekologis yang berakar pada empati, keberanian, dan tanggungjawab.

Perempuan memiliki kedekatan historis dan emosional dengan alam. Dalam banyak komunitas lokal, mereka berperan menjaga, mengatur, mengelola, dan memastikan ketahanan pangan keluarga. Hubungan ini bukan sekadar “kodrat”, melainkan hasil dari pengalaman sosial yang panjang. Konsep ekofeminisme menjelaskan keterkaitan antara eksploitasi alam dan penindasan terhadap perempuan. Ketika tanah, air, dan hutan dirampas oleh kekuasaan ekonomi dan politik, perempuanlah yang pertama kali merasakan dampaknya kehilangan sumber penghidupan, ruang hidup, bahkan suara dalam pengambilan keputusan. Dengan kepemimpinan mereka, setidaknya perempuan-perempuan lain yang sudah berada dalam sebuah lingkaran marginalisasi bisa melihat tapak-tapak yang mereka lalui sehingga mereka tidak harus terjerat dengan permasalahan yang sama.

Salah satu contoh nyata datang dari gerakan Solidaritas Perempuan Mamut Menteng (SPMM) di Kalimantan Tengah. Gerakan yang lahir dari pengalaman pahit perempuan desa menunjukkan bagaimana kerusakan lingkungan berdampak paling besar terhadap perempuan di wilayah yang terdampak kebakaran hutan dan proyek food estate bangkit memperjuangkan hak atas tanah dan lingkungan. Mereka membentuk kebun kolektif, mengelola benih lokal, dan menolak praktik pembangunan yang merusak ekosistem gambut. Kepemimpinan perempuan di sini lahir dari penderitaan, tetapi tumbuh menjadi kekuatan transformasi sosial.

Kepemimpinan perempuan dalam isu lingkungan tidak bersandar pada hierarki, melainkan pada empati, kerja kolektif, dan kesadaran moral. Hal ini tumbuh dari pengalaman kehidupan sehari-hari yang berhadapan langsung dengan realitas kehidupan itu sendiri, dikarenakan struktur atau pola kepimimpinan yang lahir pada rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap kehidupan lingkungan sekitar. Berbeda dari model kepemimpinan yang sering berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, kepemimpinan perempuan lebih menekankan keberlanjutan hidup bukan sekadar kelangsungan produksi. Disinilah perspektif perempuan menjadi penting karena perempuan menilai keberhasilan bukan dari seberapa besar atau banyaknya yang dihasilkan, melainkan seberapa lama kehidupan bisa dipertahankan dengan cara yang adil, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

Salah satu contoh nyata terlihat dari bagaimana para perempuan di komunitas pedesaan Indonesia memimpin pengelolaan hutan sosial, menjaga sungai, hingga menginisiasi bank sampah. Mereka tidak menunggu keputusan dari atas, tetapi membangun perubahan dari bawah. Nilai-nilai gotong royong, solidaritas, dan rasa tanggung jawab antargenerasi menjadi inti kepemimpinan ekologis versi perempuan. Gerakan ini membuktikan bahwa kepemimpinan perempuan bukan hanya tentang representasi, tetapi sebuah transformasi.

Meski peran perempuan semakin diakui, masih ada hambatan struktural yang menghalangi partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan lingkungan. Budaya patriarki, bias gender, dan minimnya dukungan kebijakan pemerintah terhadap inisiatif akan komunitas perempuan. Namun, ada harapan. Undang-undang yang menunjukkan kebolehan kepemimpinan perempuan di Indonesia ada pada UU No. 7 tahun 2017 yang menjadi dasar hukum untuk mendorong kepemimpinan perempuan, Kebijakan nasional seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bertujuan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakan terhadap lingkungan serta UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) memberi ruang bagi partisipasi perempuan yang menjadi tolak ukur penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan menegakkan hak-hak perempuan. Tantangannya kini adalah bagaimana implementasi kebijakan itu benar-benar berpihak, bukan sekadar formalitas sehingga dapat mendorong perempuan dalam kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya alam.

Sebagai mahasiswa Magister Agroteknologi di Universitas Islam Makassar sekaligus praktisi dalam Program Desa Devisa LPPM IAIN Bone, saya berupaya menjembatani ruang antara teori akademik dan praktik lapangan dalam membangun sistem pertanian yang berkelanjutan. Pengalaman terlibat langsung dengan masyarakat desa di Sulawesi selatan dan Sulawesi Tenggara memperlihatkan kepada saya bahwa pengelolaan sumber daya pertanian tidak bisa lagi bersifat tunggal dan eksploitatif, melainkan harus bertransformasi menuju pendekatan yang adaptif dan ekologis.

Dalam sistem pertanian konvensional, gulma sering di anggap sebagai musuh utama tanaman dikarenakan dapat mengaggu pertumbuhan dan bersaing dalam memperebutkan unsur hara, air, cahaya, dan ruang tumbuh. Pandangan ini melahirkan pendekatan untuk memberantasnya dengan sebutan “pengendalian gulma”, baik secara kimiawi, mekanis, maupun manual. Namun, pandangan tersebut melahirkan sebuah pertanyaan seiring berkembangnya konsep pertanian berkelanjutan yang menekankan keseimbangan ekosistem dan efisiensi sumber daya dan temuan baru bahwa tidak semua yang dianggap gulma tidak memiliki manfaat kerna pada hakekatnya setiap ciptaan Allah SWT pasti memiliki manfaat. Sehingga dari sinilah saya mencoba membuat gagasan baru untuk mengubah sudut pandang dari pengendalian menuju pemanfaatan gulma.

Istilah pemanfaatan gulma yang saya maksudkan untuk memperluas persepsi petani bahwa keberadaan gulma tidak selalu bersifat merugikan, melainkan dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk mendukung produktivitas dan keberlanjutan pertanian. Beberapa Gulma dapat berfungsi sebagai bahan organik potensial, penutup tanah alami untuk mencegah erosi, indikator kesuburan tanah, bahkan sebagai sumber pakan ternak atau bahan baku kompos dan biochar. Sehingga pendekatan ini tidak lagi menekankan pemusnahan total, tetapi pengelolaan cerdas berbasis nilai guna ekologis dan ekonomis.

Pemanfaatan gulma secara manual menjadi titik awal transformasi ini. Metode manual yang melibatkan tenaga manusia, seperti mencabut, mencangkul, atau memotong gulma, memungkinkan petani berinteraksi langsung dengan kondisi lahannya sehingga lebih memahami jenis gulma yang tumbuh, karakteristik tanah, serta dinamika ekosistem mikro di sekitarnya. Pendekatan manual juga lebih ramah lingkungan karena tidak meninggalkan residu kimia dan dapat dikombinasikan dengan strategi konservasi lahan.

Perubahan istilah dari “pengendalian” menjadi “pemanfaatan” memiliki makna sosial dan psikologis yang penting. Kata pengendalian berkonotasi negative seolah gulma adalah ancaman yang harus dilawan. Sementara kata pemanfaatan mengandung semangat kolaboratif, inovatif, dan solutif. Dengan pergeseran istilah ini saya harapkan dapat mengubah cara pandang petani terhadap gulma yang bukan lagi sebagai beban, tetapi sebagai peluang untuk meningkatkan efisiensi usaha tani dan menjaga keberlanjutan ekosistem pertanian serta terbitnya sebuah regulasi baru yang lebih baik.

Landasan Ekologi Gulma dalam Perspektif Pemanfaatan

Gulma secara ekologis memiliki daya adaptasi tinggi terhadap berbagai kondisi lingkungan. Kemampuan untuk tumbuh pada tanah miskin hara, kondisi kering, atau lahan tergenang menunjukkan peran ekologis gulma sebagai indikator kesuburan dan dinamika lingkungan pertanian. Dalam pandangan Masyarakat kehadiran gulma dianggap akan menurunkan produktivitas tanaman utama karena persaingan terhadap air, unsur hara, cahaya, dan ruang tumbuh itu tidak salah, namun keberadaannya dapat dimanfaatkan sesuai dengan kegunaannya.

Diketahui bahwa beberapa jenis gulma memiliki kandungan biomassa tinggi dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan kompos, pupuk hijau, atau biochar. Misalnya, gulma dari genus Cyperus dan Echinochloa memiliki kandungan lignoselulosa yang baik untuk fermentasi organik. Ada juga spesies seperti Ageratum conyzoides dan Chromolaena odorata mengandung senyawa alelopatik yang dapat dimanfaatkan sebagai pestisida nabati alami (UIR Repository, 2023). Dengan memahami ekologi gulma tidak semata bertujuan untuk mengendalikannya, tetapi juga untuk menemukan potensi pemanfaatannya dalam sistem pertanian terpadu yang berkelanjutan.

Gulma juga dapat berfungsi sebagai penutup tanah alami yang melindungi permukaan lahan dari erosi, terutama pada lahan miring atau terbuka. Gulma juga menyediakan habitat bagi mikroorganisme tanah dan serangga berguna yang membantu siklus nutrisi alami. Sehingga pendekatan ekologis terhadap gulma menempatkannya sebagai bagian dari sistem agroekologi yang memiliki nilai guna ekologis, bukan sekadar hama yang perlu diberantas.

Teknik Manual yang Efektif dalam Kerangka Pemanfaatan

Teknik manual selama ini dikenal sebagai metode pengendalian yang paling sederhana namun efektif, biasanya untuk lahan skala kecil hingga menengah dengan mencabut, mencangkul, atau memotong gulma secara langsung memungkinkan petani melakukan identifikasi jenis gulma yang tumbuh dan mengelola keberadaannya secara selektif (IPB Journal, 2024). Dalam konteks pemanfaatan, teknik manual tidak hanya diarahkan untuk membasmi gulma, tetapi juga untuk memanen gulma secara terkendali sebagai sumber bahan organic, pakan ternak atau bahan baku produk.

Salah satu contoh pemnafaat gulma adalah dengan dikumpulkan, dicacah, lalu dikomposkan untuk memperkaya bahan organik tanah. Bisa juga digunakan sebagai mulsa alami untuk menekan pertumbuhan gulma baru dan menjaga kelembapan tanah. Sehingga Teknik manual berperan ganda yaitu mengurangi kompetisi tanaman utama sekaligus menyediakan input alami bagi kesuburan tanah.

Metode manual juga memiliki keunggulan sosial-ekonomi. Karena ramah lingkungan juga meningkatkan partisipasi tenaga kerja lokal dan memperkuat kemandirian petani tanpa ketergantungan pada input kimia seperti herbisida. teknik ini memang memerlukan waktu dan tenaga yang relatif besar tapi memiliki dampak jangka panjang terhadap kesehatan tanah, kualitas produk, dan keselamatan lingkungan. Keterpaduan antara teknik manual dan pemanfaatan biomassa gulma menjadikannya strategi yang relevan untuk sistem pertanian regeneratif.

Integrasi Pemanfaatan Gulma dalam Sistem Lahan Adaptif dan Produktif

Dalam sistem pertanian modern yang adaptif terhadap perubahan iklim dan dinamika lingkungan, pengelolaan gulma tidak dapat dilakukan hanya dengan satu metode saja, melainkan dibutuhkan pendekatan integratif yang bertujuan untuk menyeimbangkan produktivitas lahan, kesehatan ekosistem, dan efisiensi tenaga kerja. Sistem pemanfaatan gulma terpadu menggabungkan berbagai Teknik manual, mekanis, biologis, dan Budaya dengan tujuan bukan hanya menekan pertumbuhan gulma, tetapi juga mengelola fungsi ekologisnya agar memberi manfaat bagi lahan (Sciencedirect, 2024).

Integrasi ini dapat diwujudkan melalui:

Rotasi Tanaman dan Penutup Tanah (Cover Cropping) : Penggunaan tanaman penutup seperti Mucuna bracteata atau Calopogonium mucunoides menekan pertumbuhan gulma sambil memperbaiki struktur tanah. Gulma sisa yang muncul dapat dimanfaatkan sebagai mulsa organik.
Pemanfaatan Hewan Merumput dan Mikroorganisme : Hewan seperti kambing dan domba mampu mengendalikan gulma sambil menghasilkan pupuk kandang alami. Beberapa mikroorganisme juga dapat mempercepat dekomposisi biomassa gulma menjadi bahan organik tanah.
Penggunaan Herbisida Nabati atau Herbisida Kimia Terbatas : Jika diperlukan, penggunaan herbisida dilakukan secara selektif dengan bahan alami dari ekstrak tanaman tertentu (misalnya tagetes atau tithonia), dan hanya digunakan pada area dengan populasi gulma tinggi untuk mencegah resistensi.
Sirkulasi Biomassa Gulma dalam Sistem Lahan : Semua hasil penyiangan, baik dari teknik manual maupun mekanis, dikembalikan ke lahan sebagai kompos atau bahan biochar untuk menutup siklus nutrisi.

Pendekatan adaptif dalam pemanfaatan gulma berfungsi sebagai strategi pengelolaan sumber daya yang mendukung ketahanan dan keseimbangan agroekosistem terhadap gangguan lingkungan, dengan strategi ini dapat berkontribusi terhadap efisiensi biaya produksi, peningkatan kesuburan tanah alami, dan pengurangan ketergantungan terhadap input kimia.

Pemanfaatan Gulma Lokal Indonesia Berdasarkan Potensi Ekologis dan Ekonomis

Sebagai negara tropis dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, Indonesia memiliki ribuan jenis gulma yang tumbuh pada berbagai ekosistem pertanian mulai dari sawah, ladang, kebun, hingga lahan rawa dan pesisir. keberadaan gulma sering dipandang negatif karena dianggap menurunkan hasil pertanian. Namun, penelitian dan pengalaman lapangan menunjukkan bahwa banyak gulma yang memiliki nilai guna tinggi bagi kesehatan, lingkungan, dan ekonomi masyarakat (Biodiversity Warriors, 2023; Rumah Rempah Solo, 2024).

Pendekatan pemanfaatan gulma bukan hanya sebatas mengubah terminologi, akan tetapi juga mencerminkan paradigma baru yang menempatkan gulma sebagai sumber daya terbarukan. Gulma dapat menjadi bahan obat, pangan alternatif, pupuk organik, bioenergi, maupun material konstruksi alami. Prinsipnya adalah memanfaatkan biomassa gulma tanpa mengabaikan pengelolaan keseimbangan ekosistem.

Berikut 10 Gulma yang ada di Indonesia dan rekomendasi pemanfaatannya :

Ilalang (Imperata cylindrica)

Ilalang termasuk gulma perenial dengan akar rimpang menjalar dan daya regenerasi tinggi. Umumnya tumbuh di lahan kering, padang alang-alang, dan bekas tebangan hutan.