Fadjar Hutomo, S.T.,M.T. (Kementerian Pariwisata)
Di tengah pusaran zaman yang mengagungkan pertumbuhan tanpa henti, dunia modern seolah tersengal-sengal mengejar ilusi efisiensi dan keuntungan maksimal. Doktrin ekonomi konvensional menuntut kita untuk selalu melipatgandakan hasil dengan pengorbanan sekecil mungkin, menciptakan perlombaan tanpa garis finis yang lambat laun menggerogoti daya dukung planet ini. Dalam kalkulasi matematis berbasis dividen dan pertumbuhan kuartalan, batas sering kali dianggap sebagai rintangan, dan ruang kosong dipandang sebagai bentuk ketidakefisiensian yang harus segera dieksploitasi. Namun, ketika krisis ekologis dan kerentanan sistemik bertubi-tubi mengetuk pintu peradaban, kita dipaksa menyadari bahwa ada cacat mendasar dalam cara kita memandang keberlanjutan hidup.
Jauh sebelum narasi tentang *sustainability* dan manajemen krisis dikemas dalam ruang-ruang seminar modern, masyarakat adat di berbagai pelosok Nusantara telah lama mempraktikkan jawaban atas krisis tersebut. Pelajaran berharga dari komunitas seperti Dayak Meratus di Pegunungan Kalimantan Selatan memperlihatkan bahwa fondasi tertinggi dari tata kelola ruang hidup bukanlah keserakahan, melainkan keberanian untuk memaknai cukup. Bagi mereka, alam bukanlah bentang komoditas yang harus diperas hingga tetes terakhir, melainkan entitas hidup yang menuntut rasa hormat dan tanggung jawab penuh. Kearifan lokal ini mengajarkan sebuah etika dasar yang makin langka dalam kesadaran manusia modern: kesadaran untuk tahu kapan harus berhenti.
Sikap tahu kapan harus berhenti ini bukanlah manifestasi dari ketertinggalan atau keengganan untuk maju, melainkan sebuah bentuk kalkulasi risiko dan ketahanan alami yang amat cerdas. Dalam praktik rotasi ladang gilir balik atau ketatnya zonasi hutan larangan yang mereka jaga, terdapat pemahaman mendalam bahwa tanah dan hutan membutuhkan jeda untuk memulihkan dirinya sendiri. Ketika sebuah komunitas sepakat untuk tidak menyentuh kawasan hulu yang disucikan atau membiarkan sekapling lahan beristirahat, mereka pada hakikatnya sedang membangun benteng perlindungan alami. Wilayah yang “dibiarkan” tersebut berfungsi sebagai penyangga ekosistem, penjaga ketersediaan air bersih, sekaligus perisai utama dari ancaman bencana alam ketika siklus iklim ekstrem menerpa.
Inilah jurang pemisah paling mendasar antara filsafat ekofeminisme serta kepemimpinan lingkungan berbasis adat dengan paradigma ekonomi kapitalistik. Ekonomi modern cenderung menekan margin keselamatan demi mencapai produktivitas puncak, hingga ketika gangguan eksternal tiba, sistem yang rapuh itu runtuh tak berdaya. Sebaliknya, kearifan Nusantara dengan tegas membedakan antara pemenuhan kebutuhan hidup dengan pemuasan keserakahan manusia. Keberlanjutan dalam pandangan mereka tidak diukur dari seberapa besar hasil yang bisa dikeruk hari ini, melainkan dari sejauh mana harmoni antara manusia dan bumi dapat diwariskan kepada generasi mendatang tanpa merusak tatanan yang ada.
Pada akhirnya, pembelajaran mendalam mengenai keberlanjutan dan mitigasi krisis tidak selalu harus bersumber dari formula teknokratis yang rumit. Ia berakar pada kesadaran etis yang sangat sederhana namun radikal: kemampuan untuk menahan diri. Dengan belajar dari masyarakat adat yang senantiasa memelihara rasa cukup dan menghormati ambang batas alam, kita diajak untuk mendefinisikan ulang makna kemajuan yang sejati. Sebab, peradaban yang berlanjut bukanlah peradaban yang mampu mengeksploitasi hingga batas paling akhir, melainkan peradaban yang bijak untuk berhenti, memberi ruang bagi bumi untuk bernapas, dan menjaga kehidupan dalam keseimbangan yang abadi.