Oleh Hot Maringan Samosir, S.Sos., S.E.,M.KP.,CPS

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program Kecamatan Binjai Selatan

Banjir masih menjadi salah satu persoalan bencana yang perlu mendapatkan perhatian serius di Kota Binjai, Sumatera Utara. Fenomena ini bukan sekadar persoalan genangan air yang memasuki pemukiman warga, melainkan juga mencerminkan tantangan pengelolaan lingkungan, tata ruang, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi.

Secara geografis dan hidrologis, Kota Binjai dilintasi oleh tiga aliran sungai utama, yakni Sungai Bingai, Sungai Mencirim, dan Sungai Bangkatan. Ketiga sungai tersebut memiliki peran penting dalam sistem aliran air di wilayah perkotaan. Namun, ketika curah hujan meningkat, khususnya di kawasan hulu yang berada di wilayah sekitar Kabupaten Langkat dan Deli Serdang, peningkatan debit air dapat memicu luapan sungai hingga memasuki kawasan permukiman masyarakat.

Banjir di Kota Binjai juga tidak dapat dipandang sebagai persoalan yang hanya disebabkan oleh tingginya curah hujan. Terdapat sejumlah faktor lain yang berpotensi memperbesar risiko dan dampak banjir, antara lain sedimentasi sungai, penyempitan saluran air, penumpukan sampah, berkurangnya daerah resapan air, serta perubahan fungsi lahan akibat perkembangan kawasan permukiman dan aktivitas pembangunan.

Banjir sebagai Ancaman Bencana Hidrometeorologi

Dalam klasifikasi kebencanaan internasional yang digunakan oleh United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), banjir termasuk dalam kelompok bahaya hidrometeorologi (hydrological and meteorological hazards). Kelompok ini mencakup berbagai ancaman bencana yang berkaitan dengan dinamika atmosfer, cuaca, serta kondisi hidrologis.

Secara global, banjir merupakan salah satu jenis bencana dengan dampak ekonomi dan kemanusiaan yang sangat besar. Berdasarkan statistik kejadian bencana periode 1880–2021 yang menjadi rujukan dalam dokumen sumber, kerugian ekonomi akibat banjir tercatat mendekati US$25 miliar, sementara akumulasi korban jiwa melampaui 350.000 orang. Frekuensi kejadian banjir juga menunjukkan kecenderungan meningkat dalam beberapa dekade terakhir.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa banjir bukan hanya persoalan alamiah, tetapi juga berkaitan erat dengan tingkat kerentanan wilayah, kesiapan infrastruktur, dan kemampuan masyarakat serta pemerintah dalam mengelola risiko bencana.

Faktor Penyebab dan Kerentanan Banjir di Kota Binjai

Salah satu faktor utama yang memicu banjir di Kota Binjai adalah tingginya curah hujan di kawasan hulu sungai. Hujan dengan intensitas tinggi dapat meningkatkan debit air secara cepat dan mengalir menuju wilayah perkotaan. Akibatnya, banjir kiriman dapat terjadi meskipun intensitas hujan di pusat Kota Binjai relatif lebih rendah.

Selain faktor curah hujan, luapan Sungai Bingai, Sungai Mencirim, dan Sungai Bangkatan juga menjadi ancaman yang perlu diantisipasi. Ketika kapasitas sungai tidak mampu menampung peningkatan volume air, luapan berpotensi menggenangi kawasan permukiman yang berada di sekitar bantaran sungai.

Permasalahan lainnya adalah sedimentasi dan penyumbatan saluran drainase. Endapan lumpur, sampah rumah tangga, serta material lain yang terbawa aliran air dapat menghambat kapasitas sungai dan saluran pembuangan. Apabila kondisi tersebut tidak ditangani secara berkelanjutan, risiko genangan akan semakin besar.

Di sisi lain, alih fungsi lahan dan perkembangan permukiman yang tidak diimbangi dengan penyediaan ruang terbuka hijau serta kawasan resapan air turut meningkatkan kerentanan wilayah. Berkurangnya kemampuan tanah menyerap air hujan menyebabkan limpasan permukaan meningkat dan memperbesar kemungkinan terjadinya genangan.

Dengan demikian, persoalan banjir di Kota Binjai perlu dilihat melalui pendekatan yang menyeluruh, tidak hanya dari aspek curah hujan dan kondisi sungai, tetapi juga dari aspek tata ruang, perilaku masyarakat, pengelolaan sampah, dan keberlanjutan lingkungan.

Catatan Kejadian Banjir di Kota Binjai Periode 2024–2026

Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah kejadian banjir menunjukkan bahwa ancaman tersebut masih menjadi persoalan berulang di Kota Binjai. Pada 8–9 September 2024, hujan deras menyebabkan luapan Sungai Bingai, Sungai Mencirim, dan Sungai Bangkatan. Ketinggian air dilaporkan mencapai sekitar 30–100 sentimeter. Banjir berdampak terhadap 461 kepala keluarga atau sekitar 2.231 jiwa, dengan 461 unit rumah terendam di sejumlah wilayah Kecamatan Binjai Selatan dan Binjai Kota.

Selanjutnya, pada 27 November 2025, banjir dengan dampak yang lebih luas melanda lima kecamatan di Kota Binjai. Luapan tiga sungai utama menyebabkan ketinggian air mencapai sekitar tiga meter pada sejumlah titik terdampak. Lebih dari 5.818 kepala keluarga atau sekitar 19.349 jiwa dilaporkan terdampak. Sejumlah rumah, khususnya di Kelurahan Mencirim, mengalami kerusakan dengan kategori sedang hingga berat.

Pada 10–12 Oktober 2026, hujan lebat kembali memicu peningkatan debit Sungai Bingai dan Sungai Mencirim. Ketinggian muka air dilaporkan mencapai sekitar 310 sentimeter. Dampak banjir tercatat mencapai 1.222 kepala keluarga atau sekitar 4.554 jiwa yang tersebar di sejumlah kelurahan, termasuk Setia, Tangsi, Berngam, Rambung Timur, dan Mencirim.

Bahkan, pada 29 Oktober 2026, banjir kiriman dari wilayah hulu kembali menyebabkan luapan Sungai Bingai dan Sungai Mencirim. Kejadian tersebut berdampak terhadap sekitar 706 kepala keluarga atau 2.500 jiwa di Kelurahan Setia, Rambung Timur, dan Rambung Dalam. Kelurahan Setia menjadi salah satu wilayah dengan dampak paling besar.

Rangkaian kejadian tersebut menunjukkan bahwa banjir di Kota Binjai memiliki pola berulang dengan cakupan dampak yang dapat meluas dari satu kecamatan ke kecamatan lainnya. Kondisi ini menjadi pengingat penting bahwa penanganan banjir tidak cukup hanya dilakukan ketika bencana terjadi, tetapi harus diperkuat melalui langkah pencegahan dan pengurangan risiko secara berkelanjutan.

Wilayah yang Perlu Mendapatkan Perhatian Khusus

Beberapa wilayah di Kota Binjai memiliki kerentanan lebih tinggi terhadap ancaman banjir, terutama kawasan yang berada di sekitar aliran sungai dan daerah dengan sistem drainase yang belum optimal.

Di Kecamatan Binjai Kota, Kelurahan Setia, Berngam, dan Tangsi termasuk wilayah yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya pengurangan risiko banjir. Sementara itu, di Kecamatan Binjai Selatan, kawasan Kelurahan Mencirim, Rambung Timur, Rambung Dalam, dan Binjai Estate juga menjadi wilayah yang perlu diantisipasi karena berdekatan dengan aliran Sungai Mencirim dan Sungai Bingai.

Pemetaan wilayah rawan banjir menjadi langkah penting untuk menentukan prioritas pembangunan infrastruktur, penempatan sarana evakuasi, penyediaan jalur penyelamatan, serta penguatan sistem peringatan dini. Informasi mengenai wilayah rawan juga perlu disampaikan secara berkala kepada masyarakat agar setiap warga memiliki pemahaman mengenai risiko di lingkungan tempat tinggalnya.

Deforestasi dan Kerusakan Lingkungan: Isu yang Tidak Boleh Diabaikan

Selain faktor hidrologis dan tata ruang, kerusakan lingkungan juga perlu menjadi bagian dari pembahasan mengenai risiko banjir. Deforestasi atau berkurangnya tutupan hutan dapat mempengaruhi kemampuan suatu kawasan dalam menyerap dan mengatur aliran air hujan.

Vegetasi dan kawasan hutan memiliki fungsi ekologis penting, antara lain meningkatkan infiltrasi air ke dalam tanah, mengurangi limpasan permukaan, serta membantu menekan erosi dan sedimentasi. Ketika tutupan vegetasi berkurang akibat pembukaan lahan atau perubahan penggunaan lahan, kemampuan lingkungan dalam mengendalikan aliran air dapat mengalami penurunan.

Dalam konteks Kota Binjai, kondisi kawasan hulu sungai perlu menjadi perhatian bersama karena perubahan lingkungan di wilayah hulu berpotensi memberikan pengaruh terhadap kondisi hidrologis di wilayah hilir. Namun, keterkaitan antara deforestasi dan

kejadian banjir tertentu tetap perlu dibuktikan melalui kajian tutupan lahan, kondisi daerah aliran sungai (DAS), serta data hidrologi yang terukur.

Oleh karena itu, upaya menjaga kelestarian lingkungan tidak boleh hanya berfokus pada kawasan perkotaan, tetapi juga perlu memperhatikan keberlanjutan kawasan hulu yang menjadi bagian dari sistem ekologi sungai.

Penguatan Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana

Menghadapi ancaman banjir yang berulang, diperlukan langkah penanganan yang terintegrasi antara pemerintah daerah, instansi terkait, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat.

Pertama, penguatan sistem peringatan dini perlu terus dilakukan melalui pemantauan debit dan ketinggian air sungai, khususnya di wilayah hulu. Informasi tersebut harus dapat diteruskan secara cepat kepada masyarakat yang berada di kawasan rawan agar memiliki waktu yang cukup untuk melakukan langkah penyelamatan.

Kedua, normalisasi dan pemeliharaan sungai serta drainase perlu dilaksanakan secara berkala. Pembersihan sampah, pengendalian sedimentasi, dan penanganan titik penyumbatan menjadi bagian penting untuk menjaga kapasitas aliran air.

Ketiga, pemerintah daerah perlu memperkuat pengendalian pemanfaatan ruang, terutama pada kawasan sempadan sungai dan wilayah yang memiliki fungsi ekologis sebagai daerah resapan air. Pembangunan perkotaan harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan permukiman, infrastruktur, dan kelestarian lingkungan.

Keempat, edukasi dan partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan. Kesadaran untuk tidak membuang sampah ke sungai, menjaga saluran drainase, mempertahankan ruang terbuka hijau, serta memahami prosedur evakuasi merupakan bagian penting dari mitigasi berbasis masyarakat.

Kelima, penanganan pasca bencana harus dilaksanakan secara terencana, mulai dari pendataan kerusakan, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, pemulihan fasilitas umum, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga yang mengalami kerusakan.

Berbagai langkah penanganan telah dilakukan oleh pemerintah dan unsur terkait, termasuk pemantauan kondisi sungai oleh BPBD, evakuasi warga, penyediaan perahu karet, pendirian dapur umum, serta dukungan rehabilitasi dan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan berat akibat banjir.

Kolaborasi Menjadi Kunci Mengurangi Risiko Banjir di Kota Binjai

Banjir merupakan persoalan kompleks yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui tindakan darurat. Dibutuhkan kebijakan jangka panjang yang mengintegrasikan pengelolaan sumber daya air, penataan ruang, perlindungan lingkungan, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kapasitas masyarakat.

Pemerintah Kota Binjai perlu terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah di wilayah hulu, instansi pengelola sumber daya air, BPBD, TNI/Polri, dunia usaha, lembaga pendidikan, serta organisasi kemasyarakatan. Hal ini penting mengingat aliran sungai dan dampak banjir tidak mengenal batas administratif pemerintahan.

Masyarakat juga memiliki peran strategis dalam mendukung upaya tersebut. Kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah, perlindungan kawasan resapan, dan kesiapsiagaan menghadapi bencana merupakan bentuk kontribusi nyata dalam mengurangi risiko banjir.

Pada akhirnya, persoalan banjir di Kota Binjai harus menjadi momentum untuk membangun kesadaran bersama bahwa keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Penanganan banjir tidak boleh hanya berorientasi pada respons ketika air telah meluap, tetapi harus dimulai dari upaya pencegahan, pengurangan kerentanan, serta penguatan ketahanan wilayah.

Kota Binjai membutuhkan langkah nyata, kolaborasi berkelanjutan, dan komitmen bersama untuk mewujudkan kota yang lebih tangguh terhadap bencana, aman bagi masyarakat, serta berkelanjutan bagi generasi mendatang.