Desy Marianda Arwinda, S.Pd., ( Founder Catch Climate Up dan Delegasi Republik Indonesia di COP29 UNFCCC, Baku, Azerbaijan)
Paradoks pembangunan ekonomi di Indonesia kian hari kian menunjukkan polarisasi yang mengkhawatirkan. Disatu sisi, indikator makroekonomi sering kali diagungkan sebagai potret keberhasilan pertumbuhan nasional. Namun, disisi lain, jika tabir angka agregat tersebut dibuka, akan tampak jurang pemisah yang sangat curam antara segelintir elit penguasa modal dan jutaan rakyat biasa. Realitas ini menegaskan bahwa pertumbuhan kekayaan di Indonesia tidak bergerak secara inklusif, melainkan terkonsentrasi secara ekstrem pada puncak piramida sosial.
Lembar data visual yang disajikan oleh Bima Yudhistira Adhinegara, M.Sc. selaku direktur dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) memberikan konfirmasi empiris yang tak terbantahkan mengenai bagaimana ketimpangan ini dipupuk secara struktural melalui kombinasi rente sektor ekstraktif, penguasaan ruang demokrasi oleh para miliarder, hingga pelembagaan kekuasaan melalui jalinan dinasi politik. Data empiris menunjukkan sebuah perbandingan yang mencengangkan, kekayaan dari hanya 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan akumulasi kekayaan milik 55 juta warga negara Indonesia. Angka ini bukan sekadar statistik kosmetik, melainkan cerminan dari sistem ekonomi yang pincang. Lebih jauh lagi, jika dihitung kecepatan akumulasi kapital pada puncak piramida, kekayaan 50 orang terkaya tersebut bertambah sebesar Rp9,36 juta setiap detiknya, atau setara dengan Rp13,48 miliar per hari, dan menyentuh angka fantastis Rp4,92 triliun dalam kurun waktu satu tahun.
Ketimpangan yang masif ini berbanding terbalik secara diametral dengan nasib kaum pekerja di akar rumput. Rata-rata upah buruh di Indonesia hanya mengalami kenaikan yang sangat marginal dan stagnan, yakni hanya bertambah sebesar Rp1,47 per detik, Rp2.113 per hari, atau sebesar Rp 760,728 dalam setahun. Dengan ketimpangan laju akumulasi kekayaan yang bak bumi dan langit ini, tidak mengherankan jika waktu yang dibutuhkan bagi lima triliuner teratas di Indonesia untuk menghabiskan kekayaannya dengan asumsi masing-masing membelanjakan Rp2 miliar setiap hari tanpa henti selama 603 tahun. Sebuah akumulasi harta yang secara harfiah tidak lekang oleh waktu.
Pertanyaan krusial yang timbul setelahnya, apa bahan bakar utama dari mesin akumulasi kekayaan ekstrem ini? Data menunjukkan bahwa faksi terbesar dari kekayaan tersebut dipupuk lewat pemanfaatan rente ekonomi disektor ekstraktif (seperti pertambangan dan komoditas primer). Pada tahun 2026, total kekayaan 50 triliuner tersebut mencapai Rp4.651 triliun dan 57,8% diantaranya bersumber langsung dari sektor ekstraktif. Tren ini menunjukkan konsistensi yang menguat sejak 2019, dimana porsi sektor ekstraktif terus mendominasi dari 39,3% (2019), meningkat ke 46% (2022), hingga bertahan dikisaran 57%-58% pada periode 2024-2026. Hal ini membuktikan bahwa perekonomian Indonesia masih terjebak dalam kutukan komoditas (commodity curse) yang eksploitatif, menyebabkan kekayaan alam tidak mengalir untuk kesejahteraan publik sesuai amanat pasal 33 UUD 1945, melainkan disedot oleh segelintir elit.
Ketimpangan ekonomi yang ekstrem ini secara mutlak memicu terjadinya asimetri politik. Ketika kapital berkumpul di satu kutub, kekuasaan politik pun akan cenderung mengekor. Data perbandingan rata-rata kekayaan antara elit politik (anggota DPD & DPR RI) dengan masyarakat umum di pelbagai provinsi memperlihatkan jurang yang mengerikan.
Provinsi Gorontalo mencatatkan rekor rasio kesenjangan tertinggi di Indonesia, rata-rata kekayaan elit politiknya mencapai Rp222,25 miliar sedangkan rata-rata kekayaan penduduknya hanya berada diangka Rp274 juta. Hal ini berarti kekayaan wakil rakyat di Gorontalo mencapai 810 kali lipat dari rakyat yang diwakilinya.
Pola serupa terjadi di berbagai daerah lain secara masif, diantaranya:
- DI Yogyakarta memiliki rasio ketimpangan tercatat sebesar 412 kali lipat (kekayaan elit Rp113,12 miliar vs rakyat Rp275 juta).
- Nusa Tenggara Timur memiliki rasio 395 kali lipat.
- Jawa Timur memiliki rasio 355 kali lipat.
- DKI Jakarta memiliki rata-rata harta elit politiknya sebesar Rp127,69 miliar dengan rasio kesenjangan sebesar 210 kali lipat dibandingkan masyarakat umum.
Fenomena ini melahirkan komodifikasi dan penyewaan ruang demokrasi. Gedung senayan tidak lagi diisi oleh representasi murni dari aspirasi jelata, melainkan menjelma menjadi “markas klub miliarder yang menyewa demokrasi”. Konsekuensi logis dari tingginya biaya politik dan dominasi kepemilikan modal ini adalah lahirnya kebijakan bias elit. Ketika para pengambil keputusan memiliki realitas hidup yang berjarak ratusan kali lipat dari masyarakat biasa, mereka kehilangan sensitivitas sosiologis. Mereka tidak lagi mampu memahami beban hidup dari upah buruh yang rendah atau rusaknya ruang hidup akibat eksploitasi lingkungan. Akibatnya, fungsi representasi lumpuh. Institusi legislatif beralih fungsi menjadi regulator yang mengatur kehidupan rakyat tanpa pernah merasakan penderitaan rakyat itu sendiri.
Puncak dari konsolidasi kekuatan kapital dan politik ini mewujud dalam bentuk dinasti politik yang kian terang-terangan dipertontonkan di panggung nasional. Akumulasi modal yang didapatkan dari sektor kekayaan ekonomi dan posisi politik kemudian dikonversi menjadi modal dinasti untuk mempertahankan kekuasaan lintas generasi. Jaringan kekerabatan aktor politik utama di Indonesia menunjukkan bagaimana kekuasaan eksekutif, legislatif, hingga yudisial dikendalikan oleh jejaring keluarga dekat (anak, menantu, ipar, dan keponakan).
Secara agregat, total kekayaan yang dimiliki oleh jejaring dinasti politik utama ini mencapai angka yang mencengangkan yaitu Rp38,76 triliun dengan rata-rata kepemilikan harta per dinasti mencapai Rp5,53 triliun. Konsentrasi kekayaan bernilai triliunan rupiah di lingkaran keluarga penguasa ini menunjukkan terjadinya kartelisasi politik yang sempurna. Dinasti politik berfungsi sebagai instrumen perlindungan kekayaan (wealth defense) bagi para oligarki. Ketika sirkulasi kekuasaan hanya berputar di dalam lingkuran domestik elit, maka kebijakan publik yang dipastikan akan selalu memprioritaskan keselamatan dan keberlanjutan bisnis keluarga serta kroninya. Kompetisi politik yang sehat menjadi mati, menutup pintu bagi putra-putri terbaik bangsa yang kompeten namun tidak memiliki privilese modal darah biru
Elaborasi atas ketiga dimensi data visual yang telah disajikan CELIOS membawa kita pada satu kesimpulan yang utuh: Indonesia sedang terjebak dalam lingkaran setan ketimpangan yang bersifat sistemik. Rente dari eksploitasi komoditas ekstraktif mengalirkan kekayaan luar biasa ke tangan 50 triliuner teratas. Kekayaan ekstrem ini kemudian digunakan untuk mendanai ongkos politik yang mahal, membeli pengaruh, dan menduduki kursi-kursi parlemen serta jabatan publik. Begitu kekuasaan politik diraih dan dilembagakan melalui struktur dinasti keluarga, instrumen regulasi pun diubah untuk terus mengamankan bisnis sektor ekstraktif tersebut, seraya menekan laju upah buruh agar akumulasi kapital tetap berjalan maksimal.
Jika struktur yang timpang ini terus dibiarkan tanpa adanya intervensi kebijakan yang radikal seperti penerapan pajak kekayaan (wealth tax), reforma agraria yang sejati, pembenahan sistem pendanaan partai politik, serta pembatasan tegas terhadap dinasti politik, maka cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia hanya akan menjadi mitos yang tertulis. Menyelamatkan demokrasi Indonesia berarti harus berani mempreteli fondasi ekonomi-politik oligarki dan mengembalikan kedaulatan serta kekayaan alam ke tangan rakyat yang sesungguhnya.