Djoko Soejono, SP.,MP. – Dosen Program Studi Agribisnis Universitas Jember
Di era globalisasi dan transformasi digital, gaya kepemimpinan di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Secara kelembagaan dituntut untuk memiliki pemimpin yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, dinamika pasar, serta perubahan karakteristik sumber daya manusia. Maka, gaya kepemimpinan modern mengalami perubahan yang signifikan seiring dengan meningkatnya kompleksitas lingkungan organisasi. Terlebih lagi, kosentrasi perhatian cenderung terfokus pada pencapaian politik jangka pendek, dimana persaingan kekuasaan, atau keberhasilan yang mudah diukur dalam satu periode pemerintahan.
Pada sisi mulai berkurangnya penekanan terhadap nilai-nilai: (1) integritas yang berkaitan dengan kejujuran dan konsistensi; (2) keteladanan tentang sikap dan perilaku; (3) pengabdian untuk mendedikasikan kemampuan, waktu, pemikiran; (4) tanggungjawab moral terutama perhatian terhadap masyarakat yang rentan.
Kondisi demikian menjadi penyebab hubungan antara pemimpin dan masyarakat menjadi lebih formal daripada emosional, lebih administratif daripada partisipatif. Sehingga, interaksi yang terjadi antara pemimpin dan masyarakat cenderung berlangsung dalam ruang yang terbatas pada pelaksanaan program, penyampaian kebijakan, atau pemenuhan kewajiban administratif.
Saya sebagai seorang dosen Fakultas Pertanian Universitas Jember yang kosentrasi keilmuannya ke arah pemberdayaan masyarakat, menilai bahwa posisi masyarakat cenderung sebagai sebagai objek pembangunan. Dimana, masyarakat hanya ditempatkan sebagai penerima atau sasaran dari kebijakan dan program pembangunan, tanpa banyak dilibatkan dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, maupun evaluasi pembangunan. Jika, pola hubungan antara pemerintah dan masyarakat cenderung berlangsung secara satu arah, maka dapat menimbulkan persepsi bahwa pemerintah belum sepenuhnya memahami kondisi dan persoalan yang dihadapi masyarakat. Kebijakan yang dibuat tanpa partisipasi publik berisiko tidak sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan, sehingga dapat mengurangi rasa memiliki (sense of ownership) masyarakat terhadap program pemerintah. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat memengaruhi tingkat kepercayaan publik karena masyarakat merasa tidak dilibatkan dan kurang memiliki ruang untuk berkontribusi dalam menentukan arah pembangunan.
Oleh karena itu, untuk menumbuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, baik pusat maupun daerah, salah satunya perlu belajar sistem kepemimpinan pada masyarakat Dayak Meratus di Kalimantan Selatan yang menekankan pada integritas, kebijaksanaan, serta kemampuannya menjaga keseimbangan hubungan antara manusia, alam, dan nilai-nilai adat.
Masyarakat Dayak Meratus juga menunjukkan bahwa keputusan yang baik lahir dari musyawarah yang sungguh-sungguh. Setiap persoalan penting dibicarakan bersama dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh anggota komunitas. Musyawarah tidak hanya menjadi prosedur, tetapi menjadi ruang untuk membangun kepercayaan dan mencapai kesepahaman. Nilai ini menjadi pengingat bahwa kepemimpinan yang efektif bukan hanya tentang kemampuan mengambil keputusan secara cepat, tetapi juga tentang kemampuan mendengar, merangkul perbedaan, dan membangun rasa memiliki terhadap keputusan yang diambil.
Kepemimpinan masyarakat Dayak Meratus juga mengajarkan pentingnya kedekatan antara pemimpin dan masyarakat. Pemimpin adat hidup bersama komunitasnya, memahami persoalan sehari-hari, dan hadir dalam berbagai kegiatan sosial. Kedekatan tersebut menciptakan kepercayaan yang tidak hanya dibangun melalui jabatan, tetapi melalui hubungan yang nyata. Dalam konteks Indonesia saat ini, nilai tersebut mengingatkan bahwa kepemimpinan yang baik memerlukan kehadiran, empati, dan kemampuan memahami kebutuhan masyarakat secara langsung.
Dan pelajaran yang sangat berharga dari masyarakat Dayak Meratus bahwa pemimpin yang kuat bukanlah mereka yang paling berkuasa, melainkan mereka yang paling dipercaya; bukan mereka yang paling banyak memerintah, tetapi mereka yang mampu menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan masa depan. Dari kearifan lokal inilah Indonesia dapat belajar bahwa kepemimpinan sejati berakar pada integritas, kebersamaan, dan tanggung jawab terhadap generasi yang akan datang.